Pilkada Bolmong 2017, Panwascam Dumoga Barat: “ASN Harus Netral”

Dumoga,-Rapat koordinasi antara Pimpinan Panwascam Kecamatan Dumoga Barat terkait tahapan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017 mendatang, membahas tentang pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila terbukti terlibat dalam kampanye politik yang akan dihelat beberapa bulan lagi di daerah lumbung beras tersebut

Ketua Panwascam Dumoga Barat, Ahmad Safrun Mokoagow, S.Pd. Divisi Penindakan dan Pelanggaran, menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk wilayah dumoga barat agar bersikap netral pada pilkada Bolmong 2017. Mad (panggilan akrab) mengingatkan kepada ASN agar tidak berpihak kepada Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow yang sekarang ini telah masuk dalam tahapan proses pendaftaran di KPUD. “saya berharap kepada seluruh ASN Bolaang Mongondow khusunya yang ada di Kecamatan Dumoga Barat agar tidak terlibat atau memihak kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolmong yang saat ini telah memasuki tahapan pendaftaran di KPUD Bolaang Mongondow, kata mantan aktivis Gorontalo tersebut.

Mad melanjutkan, “ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada. larangan terhadap keterlibatan PNS dalam Pilkada ini agar birokrasi tidak disusupi oleh kepentingan praktis, sehingga dengan begitu ASN dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelayan publik, terangnya

Senada dengan yang disampaikan oleh Mad, Pimpinan Panwascam Dumoga Timur Divisi SDM dan Organisasi, Jaswadi Gonibala dalam keterangan persnya, mengungkapkan bahwa himbauan Untuk ASN ini penting mengingat Banyaknya Keterlibatan ASN dalam Pilkada sebelumnya, maka hal ini harus segera diantisipasi, pinta Jaswadi.

Novi S. Sante Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Hubungan antar lembaga, tidak menampik apa yang disampaikan oleh Mad dan Jaswadi, dia mengatakan bahwa dalam tahapan pengawasan dan pencegahan pelanggaran hal ini perlu segera di sosialisasikan kepada Seluruh ASN yang ada agar betul-betul menjaga Netralitasnya dari tahapan Pendaftaran Paslon Hingga tahapan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Yang Terlipih Nantinya, tutup Novi

(detikawanua.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *